Musrenbang RPKAD Tahun 2026 Kapanewon Berbah

 

Dari kiri ke kanan Budi Sanyata, SPd, Mbah Wanto, ST,Y Guston Ganda, ST, Isti Kurniati,SSi, MPA dari Bappeda Sleman, panewu Berbah Tri Akhmeriyadi,SP, MSi

(Sleman, jurnalispreneur.id) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kapanewon Berbah usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPKAD) tahun 2026 hari Kamis 6 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Sleman DIY.

Hadir dalam Musrenbang tersebut ketua DPRD Kabupaten Sleman Y Guston Ganda, ST, anggota DPRD Sleman Mbah Wanto,ST dan Budi Sanyata, SPd, Panewu Berbah Tri Akhmeriyadi,SP, MSi, Forpim Berbah, dari Bappeda Isti Kurniati,S.Si, MPA, kepala Dinas Sosial Sleman Mustadi, 4 lurah se Kapanewon Berbah, lembaga dan forum kapanewon Berbah.

Panewu Berbah Tri Akhmeriyadi,SP, MSi, mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan menyampaikan tema pembangunan 2026 adalah “Menguatkan Kesejahteraan Sosial Sosial dan Ekonomi didukung SDM Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Juga disampaikan panewu Berbah bawa kondisi kapanewon Berbah khususnya juga terjadi di di Kabupaten Sleman.
Bahwa fenoma yang terjadi pada masa sekarang adalah bertambahnya jumlah penduduk yang ada di kapanewon Berbah.

Kondisi Lahan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan (LP2B) semakin berkurang akibat pertambahan penduduk dan pertumbuhan sektor ekonomi, berdirinya sektor industri otomatis mengurangi lahan pertanian.
“Kondisi seperti ini bisa menjadi salah satu bahan untuk perencanaan pembangunan” ucap panewu Berbah.
Meski angka kemiskinan bisa menurun, namun angka stunting masih cukup tinggi.

Juga masalah sampah meski Berbah belum termasuk darurat sampah namun
penanganan dan edukasi pengelolaan sampah sejak dini memang sebaiknya dilakukan. “Penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dan pengelolaan sampah tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kapanewon Berbah ” tambahnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Isti Kurniati,S.Si,MPA, menyamyampaikan paparan bahwa perencanaan pembangunan mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017.
Beberapa sektor pembangunan tahun 2024 masih belum mencapai target. Namun juga ada sektor lain yang mencapai target.
“Dalam perencanaan pembangunan kabupaten Sleman masih memprioritaskan usaha dalam pengurangan angka kemiskinan , penurunan angka stunting juga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infra struktur” ucap Isti.
Dalam perencanaan pembangunan sumber dana bisa dari PUPM, BKK Hibah dan bansos. Namun hibah dan bansos sekarang baru menjadi sorotan dan temuan dari KPK. “Untuk itu penggunaan dana hibah dan bansos harus lebih bijaksana agar tidak menjadi permasalahan” pungkas Isti.

Ketua DPRD Sleman Y. Gustan Ganda, ST bahwa kedudukan kepala desa atau lurah menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Lurah menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk mempermudah pencapaian pemerataan pembangunan. “Penambahan masa jabatan lurah dari lima tahun menjadi delapan tahun adalah salah satu strategi untuk keberlanjutan pembangunan ” Ucap Gustan mengawali paparannya.
“Lurah sebaiknya jeli melihat peluang apa yang menjadi isu penting dalam kebijakan pembangunan Nasional” tambahnya.

Terkait itu lurah juga bisa mencermati kebijakan bupati Sleman terpilih.
Diantara kebijakan bupati Sleman terpilih H. Harda Kiswaya dan Danang Maharsa adalah
1. Dalane apik dalane Padang.
2. Satu Sarjana dalam satu Program Keluarga Bahagia (PKH).
3. Anggaran pembangunan 50k juta setiap padukuhan.

Disampaikan juga oleh Gustan bahwa salah prioritas dalam pembangunan infra struktur bupati terpilih adalah pembangunan jalan kabupaten yang ada di wilayah Sleman. “Semua ruas jalan kabupaten akan dilakukan inventaris berapa total luasan dan akan diselesaikan pembangunan nya dalam jangka waktu lima tahun periode pemerintahannya” ucap Gustan.

Beberapa sumber anggaran yang bisa diraih oleh pemerintah kalurahan untuk percepatan pembangunan diantaranya dana dari APBN, dana INPRES , PUPM, BKK, Danais, pokir dan aspirasi dewan baik dewan RI, propinsi atau kabupaten. Masih ada dana desa dan PAD
“Peluang dana tersebut bisa diraih tergantung kreatifitas dan kebijaksanaan lurah sebagai pemangku kebijakan pemerintahan desa” pungkasnya.

Dari komisi D DPRD kabupaten Sleman Mbah Wanto, ST menyampaikan kesiapan dalam mengawal dan mengawasi pembangunan yang ada di kapanewon Berbah baik pembangunan fisik ataupun pemberdayaan masyarakat.

Mbah Wanto juga menyoroti tentang isu pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal. “Sebagai dewan dirinya siap mendampingi kebutuhan masyarakat sesuai tugas kewenangan yang ada” ujarvmbah Wanto.

Sedangkan politisi dari PDIP Budi Sanyata, SPd menyampaikan apresiasi atas kinerja dari keamanan polri dan TNI yang sudah berhasil menekan peredaran miras yang meresahkan masyarakat. Dirinya berharap untuk penanganan peredaran miras dan obat psikotropika semakin ditingkatkan mengatakan. “Akan lebih baik lagi bila bisa menghentikan miras dan obat terlarang . Karena hal ini penting untuk melindungi geberasi muda” ungkap Budi.

Disampaikan Budi pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam mengatasi semua masalah yang ada baik kemiskinan , stunting , persampahan dan lainnya. Untuk mengatasi kemiskinan sebaiknya pemberdayaan masyarakat miskin ditingkatkan. Harapannya keluarga PKH tidak terjebak dalam bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatan penguatan pemberdayaan masyarakat bukan dipandang sebagai pendapatan masyarakat. “Diharapkan masyarakat penerima PKH bisa keluar dari zona PKH” harap Budi Sanyata.

Kusnadi Berbah (Jp1; jp2)